Detail Perizinan: Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan)
7 Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdahulu
8 Diagram alir produksi (flowchart) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku, jika usaha sektor industri [Hardcopy dan softcopy]
9 Uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan, jika usaha sektor jasa
10 Akta jual beli yang diterbitkan oleh pejabat pembuat akte tanah atas nama perusahaan
11 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terbaru
12 Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir [Fotokopi]
13 Proposal program rencana usaha
14 Jika menyewa tanah atau bangunan -- silahkan unduh Download
15 Jika tanah atau bangunan adalah hasil afiliasi atau pinjam pakai -- silahkan unduh Download
16 Anggaran Dasar Usaha Koperasi dilengkapi Pengesahan Anggaran Dasar oleh instansi berwenang
17 Rekapitulasi data seluruh proyek atau kegiatan perusahaan
18 Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI atau Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi DKI Jakarta
19 Laporan atau Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali
20 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

'- Menerima dan Memeriksa Formulir permohonan beserta kelengkapan berkas sesuai persyaratan
- memutuskan jika berkas dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi, maka menyerahkan tanda terima berkas permohonan. Jika berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar secara administrasi, maka berkas permohonan dikembalikan ke pemohon.

2
- menerima dan meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan
- memutuskan peninjauan lapangan, jika diperlukan maka membuat surat pemberitahuan jadwal peninjauan lapangan dan memberikan paraf jika tidak diperlukan maka dilanjutkan membuat BAPT
3
-  menandatangani surat pemberitahuan peninjauan lapangan
- memberitahukan jadwal peninjauan lapangan kepada pemohon
4

'- mempersiapkan bahan/alat yang digunakan untuk peninjauan lapangan (jika dilakukan peninjauan lapangan)
- melakukan peninjauan lapangan (jika dilakukan peninjauan lapangan)
- membuat BAPL dan menandatangani bersama pemohon (jika dilakukan peninjauan lapangan)
- membuat dan menandatangani BAPT pada kolom "dibuat oleh" atau membuat dan membubuhkan paraf pada Surat dan alasan Penolakan (tidak sesuai secara teknis)

5

'- menerima BAPT yang ditandatangani oleh tim teknis dan berkas permohonan
- meneliti dan memutuskan, jika sesuai secara teknis maka menandatangani BAPT pada kolom "disetujui oleh", jika tidak sesuai secara teknis maka membubuhkan paraf pada surat dan alasan penolakan.
- input pendaftaran ke sistem SPIPISE
- mengirimkan nomor tracking number (email/fax)

6
- menerima Surat Penolakan dari koordinator teknis dan berkas permohonan serta menandatangani Surat dan alasan Penolakan
- meminta nomor dan stempel, mencatat/merekam dan mengarsipkan salinan surat Penolakan
- mengirimkan Surat Penolakan ke Pemohon
7
menerima BAPT beserta berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh tim teknis dan  koordinator serta menandatangani BAPT pada kolom "ditetapkan oleh"
8

'- menerima, meneliti BAPT beserta berkas permohonan yang sudah ditandatangani (tim teknis, koordinator dan Kabid Pelayanan teknis)
- input proses SPIPISE
- mencetak Surat Izin Usaha serta membubuhkan paraf

9

'- menerima, meneliti BAPT yang sudah ditandatangani (tim teknis, koordinator dan Kabid Pelayanan teknis) beserta berkas permohonan
- menerima Surat Izin Usaha yang sudah diparaf Kasubbag Umum dan memberikan paraf

10

'- menerima dan meneliti Surat Izin Usaha yang telah paraf subbag umum dan Sekretaris Badan beserta berkas kelengkapannya serta menandatangani Surat izin
- memutuskan jika sesuai maka menandatangani Surat Izin, jika tidak sesuai maka Kepala Bidang Pelayanan Teknis memberikan klarifikasi hasil persetujuan teknis

11

'- menerima Surat Izin Usaha yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan
- memberikan nomor, membubuhkan stempel dan mencatat/merekam
- mengarsipkan salinan Surat Izin Usaha serta berkas permohonan

12

Menerima Surat Izin Usaha  yang telah ditandatangani Kepala Badan, telah diberi nomor dan stempel dan menghubungi pemohon untuk pengambilan Surat Izin serta mencetak  tanda bukti pengambilan izin

Durasi: 0 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
Definisi
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA