Detail Perizinan: Izin usaha perdagangan alat/perangkat telekomunikasi

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [Fotokopi]
9 Data peralatan atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan
10 Jika menyewa tanah atau bangunan:
  1. Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  2. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan
  3. KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
Download
11 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1 Menerima, meneliti, mencek list formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan. Jika berkas lengkap dan benar secara administratIf maka menyampaikan jadwal peninjauan lapangan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas. Jika berkas tidak lengkap dan benar secara administrasi maka berkas dikembalikan kepemohon
2 Menerima, validasi keteknisan thd berkas permohonan yang lengkap dan benar secara admnistratif dan menyiapkan bahan dan alat untuk peninjauan lapangan
3 Melakukan peninjauan lapangan, memberikan pertimbangan keteknisan, membuat dan memaraf perhitungan biaya SKRD, membuat dan tanda tangan BAP, membuat dan memaraf surat penolakan (tidaksesuaiketeknisan)
4 Menerima, meneliti dan memutuskan perhitungan biaya SKRD dan BAP yg sdh di tanda tangan tim teknis. Jika secara keteknisan sesuai maka memaraf perhitungan biaya skrd dan menanda tangani BAP yg sudah di tanda tangani tim teknis. Jika secara keteknisan tdk sesuai maka menanda tangani surat penolakan yg sdh diparaf tim teknis beserta alasan penolakan dan menyerahkan kpd Kasubag Tata Usaha
5 Menerima Perhitungan SKRD yg sdh diparaf tim teknis dan koordiantor tim teknis serta BAP yg sdh di tanda tangani tim teknis dan koordiantor tim teknis, mencetak SKRD dan memaraf
6 Menerima SKRD yg sdh diparaf oleh TU, meneliti dan memutuskan. Jika sesuai maka menandatangani SKRD. Jika tidak sesuai mengembalikan ke TU untuk diserahkan kekoordiantor tim teknis
7 Menerima SKRD yg sudah di tanda tangani Ka. PTSP, memberi nomor dan menstempel serta mencatat dan menyerahkan kepemohon melalui tim administrasi
8 Menerima SKRD yg sudah di beri nomor, distempel dan di tanda tangani Ka. PTSP dan menghubungi pemohon
9 Menyerahkan tandabukti penerimaan berkas dan kartu identitas/kuasa, menerima SKRD dan menandatangani slip pengambilan SKRD. Menyerahkan tanda bukti pembayaran SKRD yg sdh divalidasi
10 Menerima tanda bukti pembayaran SKRD yg sdh divalidasi dari pemohon dan menyerahkan kepada TATA USAHA
11 Menerima tanda bukti pembayaran SKRD yg sdh divalidasi, mencetak dan memaraf izin
12 Menerima izin yg sudah di paraf Tata Usaha dan menandatangani Izin
13 Menerima izin yg sudah di tanda tangani Ka. KPTSP, menomori, menstempel, mencatat/merekam dan mengarsipkan, serta menyerahkan kepemohon melalui tim admisnistrasi
14 Menerima izin yg sudah di tanda tangani, dinomori, dan distempel dan menghubungi pemohon
Durasi: 8 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA