Detail Perizinan: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [Fotokopi] dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) [Fotokopi]
9 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari direksi yang menyatakan nilai investasi
10 Sertifikat legalitas kayu yang masih berlaku
11 Laporan kelayakan investasi pembangunan industri (feasibility study)
12 Daftar rencana teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
13 Jika tanah atau bangunan disewa:
  1. Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  2. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan
  3. KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
Download
14 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) terdahulu
15 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima dan memeriksa formulir permohonan, dokumen persyaratan dan registrasi pendaftaran. Jika berkas tidak lengkap dan atau tidak benar secara administratif, maka dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki serta dilengkapi alasan pengembalian.Jika dokumen sudah diverifikasi lengkap secara administrasi dan validasi , maka pemohon mendapatkan bukti tanda terima kelengkapan berkas dan jadwal survey lapangan serta menginformasikan kepada pemohon "status permohonan diterima secara administrasi" dan menjadwalkan peninjauan lapangan.

2

Menerima dan meneliti berkas permohonan , mempersiapkan bahan / alat yang akan dfigunakan dalam peninjauan lapangan

3

Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan bersama Tim Teknis Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi/validasi secara keteknisan, membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) bersama Pemohon dilengkapi stempel perusahaan.

4

Membuat dan menandatangai BAPT pada kolom " dibuat oleh ",membuat dan membubuhkan paraf pada surat penolakan beserta alasan penolakan (tidak sesuai secara teknis)

5

Menerima, meneliti dan memutuskan hasil BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis dan pemohon, dan BAPT yang sudah di ttd Tim Teknis. Jika tidak sesuai secara keteknisan maka membubuhkan paraf pada surat penolakan beserta alasannya dan menyerahkan kepada Kabid Pel yanan Administrasi. Jika sesuai secra keteknisan maka menandatangani BAPT pada kolom "disetujui oleh"

6

Menerima dan meneliti BAPL, BAPT yang sudah ditandatangan dan disetujui Koordinator Tim Teknis, berkas permohonan serta kelengkapan persyaratan. Jika sesuai maka menandatangani BAPT pada kolom ditetapkan dan menyerahkan kepada Subbag Umum untuk dibuat draft Izin IUIPHHBK.Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Koordinator Tim Teknis

7

Menerima BAPT yang sudah di ttd Tim Teknis, Koordinator Teknis, dan Ka Bid Teknis , mencetak Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IUIPHHBK) serta membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada Sekretaris Badan

8

Menerima BAPT yang sudah di ttd Tim Teknis, Koordinator Teknis, dan Ka Bid Teknis , dan IUIPHHBK yang sudah diparaf Ka Sub Bag Umum serta membubuhkan paraf pada IUIPHHBK dan menyerahkan kepada Kepala Badan

9

Menerima, meneliti dan memutuskan hasil BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis dan pemohon, dan BAPT yang sudah di ttd Tim Teknis koordinator Tim Teknis, dan Kabid Pelayanan Teknis serta IUIPHHBK yang sudah diparaf oleh Ka Sub Bag Umum dan dan Sekban. Jika tidak sesuai, maka mengembalikan kerpada Kabid Pelayanan Teknis melalui Sekban. Jika sesuai,maka menandatangani IUIPHHBK dan menyerahkan kepada Ka Sub Bag Umum.

10

Menerima IUIPHHBK yang telah dittd Ka Ban, membubuhkan nomor, stempel, mencatat/ merekam dan mengarsipkan dan menyerahkan kepada tim administrasi untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon

11

Menerima IUIPHHBK yang telah dittd Ka Ban yang telah diberi nomor dan stempel , mencetak tanda bukti pengambilan , dan menghubungi pemohon (email/telpon)

Durasi: 14 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA