Detail Perizinan: Izin Praktik Dokter Hewan (di Fasilitas Kesehatan) Baru

No Persyaratan
1 Surat permohonan perizinan, dan Surat kuasa pengurusan bermaterai Rp. 6000 (jika dikuasakan)
2 Surat pernyataan tentang kebenaran data dan keabsaan data bermaterai Rp. 6000
3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, dan KTP penerima kuasa (jika dikuasakan)
4 Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV)
5 Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan
6 Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan
7 Ijazah Dokter Hewan
8 Izin operasional atau izin usaha fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemohon akan bekerja [Fotokopi]
9 Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan
10 Surat Keterangan Orientasi Praktik Dokter Hewan dari Dokter Hewan tempat melakukan kegiatan orientasi
11 Surat Keterangan dari Pimpinan (jika PNS atau TNI atau POLRI) yang aktif
12 Laporan vaksinasi rabies
13 Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6cm
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima draft dokumen Surat Izin Praktek Dokter, meneliti permohonan, serta memutuskan permohonan dapat diproses atau diperbaiki/revisi. Memberikan status proses "permohonan selesai dilakukan penelitian administratif".

2

Menerima, melakukan verifikasi draft dokumen SIP Dokter, melakukan pemeriksaan / verifikasi lapangan. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dan / atau Berita Acara Pemeriksaan Teknis (BAPT) bersama pemohon, serta merekomendasikan proses kepada Kepala

3

Menerima, melakukan verifikasi draft dokumen SIP Dokter. Kemudian memutuskan menandatangani atau melakukan revisi/menolak permohonan

4

Mengecek penomoran dokumen izin, mencetak, dan penandatanganan dokumen.

5

Menerima dokumen SIP Dokter yang telah ditandatangani Kasie Satlak PTSP, memberi stempel, mengarsipkan serta memberikan status proses dokumen SIP Dokter sudah selesai dan dapat diambil. Pada saat pemohon datang, melakukan verifikasi dokumen pendukung/persyaratan. Untuk dokumen pendukung/persyaratan tidak sesuai/tidak memenuhi, izin tidak dapat diberikan kepada pemohon.

Durasi: 1 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

3

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Nomor 1011 Tahun  1994 tentang Prosedur Pemberian Rekomendasi/ Izin Pemasukan/ Pengeluaran dan Penampungan Kulit, Kuku, Tanduk, Bulu, Usaha Pemotongan Kambing serta Praktek Dokter Hewan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

5

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA