Detail Perizinan: Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
8 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [Fotokopi] dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) [Fotokopi]
9 Angka Pengenal Impor (API) [Fotokopi]
10 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan :

- Jika berkas berserta kelengkapan tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi maka, berkas dikembalikan kepada pemohon.

- Jika berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan lengkap dan benar maka menjadwalkan pemeriksaan lapangan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas.

2

Menerima dan meneliti berkas permohonan dan persyaratan serta mempersiapkan bahan dan alat yang digunakan dalam peninjauan lapangan

3

Melakukan pemeriksaan lapangan, dan verifikasi secara keteknisan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan Pemohon (dibubuhi stempel perusahaan)

4

Membuat, Mengkaji, memutuskan dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) di kolom "dibuat oleh", serta mencetak dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (jika hasil BAPT tidak sesuai).

5

Menerima, meneliti dan memutuskan hasil BAPT yang sudah ditandatangani tim teknis.

- Jika tidak sesuai sesuai secara keteknisan maka memparaf dan menyerahkan surat dan alasan penolakan kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi

- Jika sesuai secara keteknisan maka menandatangani BAPT pada kolom 'disetujui oleh' .

6

Menerima surat dan alasan penolakan yang sudah dibubuhi paraf tim teknis dan koordinator tim teknis serta menandatangani surat penolakan atas nama kepala BPTSP, meminta nomor dan stempel dari sub bag umum, mencetak/merekam serta mengirimkan kepada pemohon.

7

Menerima dan menandatangani pada BAPT di kolom 'ditetapkan oleh'.

8

Menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh Tim Teknis, Koordinator Tim Teknis dan Kabid Pelayanan Teknis, serta mencetak Rekomendasi Instalasi Karantina  Hewan Sementara dan membubuhkan paraf. 

9

Menerima dan membubuhkan paraf pada Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara yang sudah diparaf oleh kasubbag umum beserta BAPT dan kelengkapan berkas. 

10

Menerima dan meneliti kelengkapan berkas dan Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara yang sudah diparaf oleh Sekretaris BPTSP dan KaSub Bag Umum beserta BAPT dan Kelengkapan Berkas serta memutuskan :

- Jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada Kabid Pelayanan Teknis melalui Sekretaris BPTSP

- Jika sesuai maka menandatangani Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara dan menyerahkan kepada Kasub Bag umum

 

11

Menerima rekomendasi yang sudah ditandatangan Kepala BPTSP, Memberi nomor rekomendasi, menstempel, membuat salinan Rekomendasi, mencatat/merekam dan mengarsipkan. 

12

Menerima rekomendasi yang sudah ditandatangani Kepala BPTSP, diberi nomor dan sudah distempel dan menghubungi pemohon.   Mengirimkan notifikasi rekomendasi kepada pemohon secara online (Email/SMS). 

Durasi: 14 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1

UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2

Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

3

Permentan No. NOMOR 34/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Instalasi Karantina Hewan

4

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota 

Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA