Detail Perizinan: Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan kesayangan, unggas dan eksotik || Baru

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal yang diterbitkan oleh dokter hewan (untuk unggas, SKKH harus berasal dari dokter hewan pemerintah) [Asli dan fotokopi] -- pemasukan / pengeluaran
7 Surat izin pemasukan dari daerah tujuan [Fotokopi] -- untuk pengeluaran
8 Buku vaksinasi rabies untuk hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera [Asli dan fotokopi] -- pemasukan / pengeluaran
9 Hasil uji laboratorium pemeriksaan AI (uji PCR) untuk unggas [Asli dan fotokopi]
10 Hasil uji laboratorium pemeriksaan AI (uji PCR) untuk unggas [Asli dan fotokopi] -- pemasukan / pengeluaran
11 Sertifikat Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), hanya untuk hewan eksotik yang dilindungi -- pemasukan / pengeluaran
12 Hasil Uji Titer Antibody Rabies untuk hewan penular rabies dari daerah asal [Fotokopi] -- pengeluaran
13 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
Durasi: 1 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. HR. RASUNA SAID Kav. C-22, Jakarta Selatan

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2018 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA