Tentang PTSP

Gubernur DKI Jakarta 2012-2014, Joko Widodo, memiliki pemikiran untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang mudah diakses masyarakat. Joko Widodo kala itu berharap ada suatu badan yang mampu melayani perizinan dan non perizinan yang cepat dan tidak berbelit.

Pemikiran Joko Widodo ini kemudian diimplementasikan secara nyata oleh Gubernur DKI Jakarta penerusnya, Basuki Tjahaja Purnama, dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.

Kini pemohon tidak perlu lagi pergi ke masing-masing dinas terkait, cukup datang ke kantor BPTSP terdekat. Segala berkas permohonan akan diproses langsung oleh BPTSP.

Tujuan dibentuknya BPTSP sebagai one stop service di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

  • Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan
  • Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan
  • Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan

Kini BPTSP memiliki 318 service point yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

 

FUNGSI

  • Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi oleh Kantor PTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan
  • Penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya
  • Penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya
  • Pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serla dokumen administrasi sesuai kewenangannya
  • Penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya
  • Penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya
  • Pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya
  • Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya
  • Pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP
  • Pelayanan, pemprosesan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP
  • Pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan di Kantor PTSP serta pengaduan/keluhan atas pelayanan Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kan
  • Pencatatan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan penyelenggaraan PTSP

VISI / MISI

Visi : Solusi Perizinan Warga Jakarta

Misi 1 : Melakukan pembinaan dan pengembangan aparatur PTSP sesuai kompetensi

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan/non perizinan secara profesional

Misi 3 : Mengedepankan pemanfaatan sistem informasi untuk mempercepat pelayanan

Misi 4 : Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis quick response

Misi 5 : Menyediakan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan handal

STRATEGI PELAYANAN

Strategi 1 : Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin

PTSP DKI

Strategi 2 : Tidak Ada Pengaduan Masyarakat

Strategi 3 : Tingkat Kepuasan Masyarakat 100%

Berita

KOMPETISI KOMIK #JAKARTA1PINTU

KOMPETISI KOMIK #JAKARTA1PINTU

Update 13/03/2017

ayo tunjukkan kreativitasmu untuk jakarta! latar belakang “berbisnis di jakarta itu mudah!” bingung cara memulai bisnis di jakarta? susah nggak sih ngurus izin usaha di jakarta...

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN SKALA AMDAL SKTT SEMANGGI BARAT – KARET

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN SKALA AMDAL SKTT SEMANGGI BARAT – KARET

Update 13/02/2017

sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan, maka masyara...

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN SKALA AMDAL SKTT MUARA KARANG LAMA – MUARA KARANG BARU – ANGKE

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN SKALA AMDAL SKTT MUARA KARANG LAMA – MUARA KARANG BARU – ANGKE

Update 13/02/2017

sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan, maka masyara...

SILENCE  IS CONSENT

SILENCE IS CONSENT

Update 18/07/2016

silence is consent adalah sebuah bentuk komitmen bptsp provinsi dki jakarta dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat jakarta dalam bentuk penerbitan izin dan non izin yang sesuai ...

Berita Jakarta
Smart City

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

  

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

  Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
  bptsp.registrasi@jakarta.go.id, bptsp.pengaduan@jakarta.go.id

Follow

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA