Detail Perizinan: Rekomendasi Industri Farmasi

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
9 Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) apoteker penanggung jawab produksi, QA dan QC (tiga apoteker)
10 Ijazah penanggung jawab produksi, quality assurance (QA) dan quality control (QC) [Fotokopi]
11 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari direksi dan komisaris yang menyatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang farmasi
12 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari penanggung jawab produksi, QA dan QC yang menyatakan sanggup bekerja secara penuh
13 Surat perjanjian kerjasama antara penanggung jawab produksi, QA, QC, dan perusahaan yang dilegalisasi oleh notaris [Fotokopi]
14 Izin Prinsip Pendirian Industri Farmasi dari Kementerian Kesehatan
15 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh) Download
16 Jika tanah atau bangunan disewa:
  • Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunanya digunakan
  • KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
17 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
Durasi: 9 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 UU No. 36/2009, PP No. 32/1996, PMK No. 46/2013
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA