Detail Perizinan: Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI)
7 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
8 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
9 Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
10 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
11 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
12 Izin Produksi Alat Kesehatan [Fotokopi]
13 Rencana alur proses produksi untuk masing-masing produk
14 Kerja sama dengan laboratorium pengujian yang terakreditasi atau diakui (bila tidak memiliki fasilitas pengujian sendiri)
15 Ijazah PJT [Fotokopi]
16 Ijazah Teknisi (bila ada Teknisi) [Fotokopi]
17 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Teknis (PJT) [Fotokopi]
18 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab yang baru [Fotokopi]
19 Surat bukti meninggal dunia bila pimpinan atau direktur meninggal dunia
20 Surat pernyataan Pengunduran diri dari Penanggung Jawab yang lama
21 Berita Acara serah terima tanggung jawab dari Penanggung Jawab yang lama ke yang baru
22 Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari Penanggung Jawab tidak keberatan atas pindah alamat atau lokasi perusahaan yang baru
23 Surat keterangan hilang dari Polisi
24 Jumlah Tenaga Kerja
25 Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan bahwa PJT sanggup bekerja full time
26 Salinan Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan (legalisir notaris)
27 Jika tanah atau bangunan disewa:
  1. Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  2. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan
  3. KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
28 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh) Download
29 Surat Penyataan dari penanggung jawab diatas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan bahwa tidak keberatan atas penambahan produk baru
30 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
Durasi: 9 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA