Detail Perizinan: Izin Usaha/Yayasan Rumah Abu

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) kegiatan usaha yang akan dilaksanakan
9 Jika tanah atau bangunan disewa:
  • Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunanya digunakan
  • KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
10 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima dan memeriksa berkas secara administrasi - Jika berkas tidak lengkap dan atau tidak benar secara administratif, maka dikembalikan ke Pemohon.
- Jika berkas lengkap dan benar secara administratif, maka memberikan jadwal waktu peninjauan lapangan dan bukti tanda terima kelengkapan berkas serta menginformasikan kepada pemohon "status permohonan diterima secara administrasi 'by system (tracking data).

2
Satlak PTSP Kecamatan menyerahkan berkas pemohon yang telah di verifikasi kepada SKPD Teknis (Dinas Pertamanan dan SKPD terkait) untuk di lakukan peninjauan lapangan, melakukan verifikasi data / informasi dengan data/informasi temuan lapangan. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dengan pemohon disertai stempel institusi/lembaga. Menganalisa, membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Teknis (BAPT) serta membuat surat penolakan (jika tidk sesuai secara teknis).
3

SKPD Teknis (Dinas Pertamanan dan SKPD terkait) membuat dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) pada kolom "dibuat oleh", serta membuat dan membubuhkan paraf pd surat penolakan beserta alasannya (tidak sesuai keteknisan).

4

Menerima BAPL yang sudah ditandatangani SKPD Teknis (Dinas Pertamanan dan SKPD terkait) dan pemohon, menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh SKPD Teknis (Dinas Pertamanan dan SKPD terkait), memberikan analisa dan pertimbangan keteknisan serta memutuskan.
- jika tidak sesuai secara teknis, maka membubuhkan paraf pada surat penolakan beserta alasannya
- Jika sesuai secara teknis, maka menandatangani BAPT pada kolom "disetujui oleh".

5

'Menerima surat penolakan beserta alasannya yang sudah diparaf oleh SKPD Teknis (Dinas Pertamanan dan SKPD terkait) dan koordinator tim teknis, serta membubuhkan "speciment tanda tangan Kasie Satlak PTSP Kecamatan", membubuhi nomor dan stempel, dan menginformasikan kepada pemohon "status penolakan by  system (tracking data)" dan menyerahkan kepada Tim Administrasi untuk mengirimkan nya kepada pemohon (email/post).

6

Menerima BAPT yang sudah ditandatangani tim teknis dan disetujui koordinator tim teknis serta mencetak Surat Izin dan Koordinator TU membubuhkan paraf.

7

Menerima, meneliti dan memutuskan Surat Izin yang sudah diparaf TU beserta BAPL dan BAPT yang sudah ditandatangani oleh SKPD Teknis (Dinas Pertamanan dan SKPD terkait) dan koordinator tim teknis. Jika sesuai maka menandatangani Surat Izin, jika tidak sesuai maka mengembalikan berkas permohonan beserta BAPL dan BAPT dan kelengkapan berkas kepada TU untuk di perbaiki.

8

Menerima Surat Izin yang sudah ditandatangani oleh Kasie Satlak PTSP Kecamatan, memberi nomor dan membubuhkan stempel basah pada Surat Izin, serta mencatat/merekam dan mengarsipkan, menginformasikan "status Izin/Non Izin disetujui" kepada pemohon by system (tracking data) serta menyerahkan kepada Tim Administrasi untuk diserahkan kepada pemohon.

9

Menerima Surat Izin yang telah ditandatangani Kasie Satlak PTSP Kecamatan, sudah diberi nomor, dan sudah dibubuhkan stempel basah, mencetak tanda pengambilan Surat Izin, menginformasikan kepada pemohon by system "status Izin/Non Izin siap diambil" (tracking data) serta menghubungi pemohon (email/telepon).

Durasi: 16 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
  • Izin usaha/yayasan rumah abu diberikan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemakaman dan masyarakat.
  • usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud harus berbentuk yayasan dan wajib mendapat izin operasional dari Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemakaman.
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA