Detail Perizinan: Izin Pendirian Panti Pijat Tuna Netra

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) untuk badan usaha; atau Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) untuk perorangan [Fotokopi]
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Tanda Daftar Yayasan (TDY) [Fotokopi]
9 Bukti pembayaran PBB tahun terakhir (domisili badan milik sendiri)
10 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik panti yang menyatakan kepemilikan panti bebas dari sengketa hukum
11 Laporan kegiatan yayasan yang ditandatangani pengurus inti dan dibubuhi stempel yang dilengkapi dengan (silahkan unduh) Download
12 Jika tanah atau bangunan disewa:
  • Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunanya digunakan
  • KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
13 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan. Jika berkas permohonan lengkap dan benar secara administratif maka menyerahkan tanda bukti penerimaan dokumen ke pemohon serta mempersiapkan jadwal peninjauan lapangan dan dokumen ke TU. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar secara administratif maka mengembalikan kepada pemohon

2

Menerima berkas permohonan yang lengkap dan benar secara administrasi serta mempersiap-kan alat dan bahan yang diguna-kan pada peninjauan kunjungan lapangan. Menyerahkan berkas pemohon dan administrasi peninjauan lapangan ke Tim Teknis

3

Melakukan peninjauan lapangan, verifikasi dan validasi data/informasi yang diberikan pemohon dengan data/informasi temuan lapangan, menganalisa, membuat dan menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL). Berkas pemohon dan BAPL diserahkan ke Koordinator Tim Teknis

4

Menerima, memeriksa dan memutuskan berkas permohon-an, BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis. Jika tidak sesuai secara teknis maka menandatangani surat penolakan dan menyerahkan kepada pemohon melalui tim administrasi beserta alasan penolakan dan berkas permohonan. Jika sesuai maka permohonan beserta kelengkapannya diserahkan ke Tata Usaha untuk dibuatkan draft Izin Pendirian Papitun

5

Menerima Berkas permohonan, BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis dan disetujui koordinator tim teknis serta mencetak izin dan membubuhkan paraf dan diserahkan ke Kasatlak untuk ditanda tangani

6

Menerima, meneliti dan memutuskan izin yang sudah diparaf TU beserta BAPL yang sudah ditandatangani koordinator tim teknis dan tim teknis, jika sesuai maka menandatangani Izin Pendirian Papitun , tetapi jika ada kekurangan berkas akan dikembalikan ke TU.

7

Menerima izin yang sudah ditandatangani Kasie Satlak Kelurahan, memberi nomor, menstempel, mencatat / merekam dan mengarsipkan serta menyerahkan kepada tim administrasi

8

Menerima Izin Pendirian Papitun yang sudah ditandatangani/sudah diberi nomor/sudah distempel oleh Kasie Satlak, mencetak tanda bukti pengambilan Izin Pendirian Papitun, menghubungi pemohon dan Menyerahkan Tanda bukti penerimaan berkas, kartu identitas /surat kuasa menandatangi tanda bukti pengambilan Izin Pendirian Papitun dan menerima izin

Durasi: 7 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tatacara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial
2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketenagakerjaan
3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5 Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Sosial Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat
6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004
7 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Definisi
Setiap organisasi/perkumpulan sosial yang melakukan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial wajib memiliki tanda daftar. Untuk memperoleh tanda daftar, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada instansi berwenang
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp.  0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA