Detail Perizinan: Izin Kelayakan Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Sertifikat Layak Fungsi (SLF) [Fotokopi]
8 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
9 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan (silahkan unduh) Download
10 Wajib lapor perusahaan
11 Struktur organisasi badan hukum penampungan
12 Jika bangunan yang akan digunakan sebagai tempat penampungan calon TKI adalah sewaan (silahkan unduh) Download
13 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh) Download
14 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan. Jika berkas tidak lengkap dan benar secara administratif, maka mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki  dilengkapi alasan pengembalian. Jika berkas lengkap dan benar secara administratif maka menjadwal kunjungan pemeriksaaan lapangan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas

2

Menerima dan memeriksa berkas permohonan dan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunankan untuk peninjauan lapangan.

3

Melakukan peninjauan lapangan, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi yang diberikan oleh pemohon dengan data/ informasi yang ditemukan di lapangan, mengambil dan mengumpulkan data/informasi di lapangan, membuat dan menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) bersama pemohon dengan stempel (bila pemohon adalah badan usaha)

4

Membuat dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) pada kolom dibuat oleh, membuat dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (tidak sesuai secara teknis)

5

Menerima dan meneliti berkas permohonan, BAPL, BAPT serta memutuskan. Jika sesuai secara teknis maka menandatangani BAPT pada kolom disetujui oleh. Jika tidak sesuai secara teknis maka menandatangani surat penolakan dan menyerahkan kepada kasubag tata usaha beserta alasan penolakan.

6

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT  yang telah ditandatangan oleh tim teknis, dan koordinator tim teknis. Mencetak dan membubuhkan paraf pada Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI

7

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT  ( telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis), Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI (sudah diparaf Kasubbag TU), meneliti dan memutuskan. Jika sesuai maka menandatangani Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI. Jika tidak sesuai maka mengembalikan kepada Koordinator  teknis melalui Kasubag TU. 

8

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT  ( telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis),  Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI (sudah diparaf Kasubbag TU dan sudah ditandatangani Kepala Kantor), memberi nomor, membubuhkan stempel, mencatat/merekam dan mengarsipkan. 

9

Menerima Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI yang sudah ditandatangani Kepala Kantor, sudah diberi nomor, sudah distempel, mencetak tanda pengambilan Izin/non izin dan menghubungi pemohon (email/telepon) 

Durasi: 0 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.07/MEN/II/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia

5

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6

Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan UUG

7

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

8

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

9

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

10

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

11

Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan UUG

12

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

13

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.17/MEN/VII/2007 tentang Tata cara perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja

Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA