Detail Perizinan: Izin Kelayakan Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia || Baru

No Persyaratan
1 Checklist Persyaratan Download
2 Formulir Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan. Jika berkas tidak lengkap dan benar secara administratif, maka mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki  dilengkapi alasan pengembalian. Jika berkas lengkap dan benar secara administratif maka menjadwal kunjungan pemeriksaaan lapangan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas

2

Menerima dan memeriksa berkas permohonan dan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunankan untuk peninjauan lapangan.

3

Melakukan peninjauan lapangan, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi yang diberikan oleh pemohon dengan data/ informasi yang ditemukan di lapangan, mengambil dan mengumpulkan data/informasi di lapangan, membuat dan menandatangani Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) bersama pemohon dengan stempel (bila pemohon adalah badan usaha)

4

Membuat dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) pada kolom dibuat oleh, membuat dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (tidak sesuai secara teknis)

5

Menerima dan meneliti berkas permohonan, BAPL, BAPT serta memutuskan. Jika sesuai secara teknis maka menandatangani BAPT pada kolom disetujui oleh. Jika tidak sesuai secara teknis maka menandatangani surat penolakan dan menyerahkan kepada kasubag tata usaha beserta alasan penolakan.

6

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT  yang telah ditandatangan oleh tim teknis, dan koordinator tim teknis. Mencetak dan membubuhkan paraf pada Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI

7

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT  ( telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis), Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI (sudah diparaf Kasubbag TU), meneliti dan memutuskan. Jika sesuai maka menandatangani Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI. Jika tidak sesuai maka mengembalikan kepada Koordinator  teknis melalui Kasubag TU. 

8

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT  ( telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis),  Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI (sudah diparaf Kasubbag TU dan sudah ditandatangani Kepala Kantor), memberi nomor, membubuhkan stempel, mencatat/merekam dan mengarsipkan. 

9

Menerima Izin Kelayakan Tempat Penampungan TKI yang sudah ditandatangani Kepala Kantor, sudah diberi nomor, sudah distempel, mencetak tanda pengambilan Izin/non izin dan menghubungi pemohon (email/telepon) 

Durasi: 0 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.07/MEN/II/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia

3

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

4

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

5

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

7

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.17/MEN/VII/2007 tentang Tata cara perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja

Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. HR. RASUNA SAID Kav. C-22, Jakarta Selatan

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2018 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA