Detail Perizinan: Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [Fotokopi]
9 Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku [Fotokopi]
10 Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja [Fotokopi]
11 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh) Download
12 Jika tanah atau bangunan disewa:
  • Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunanya digunakan
  • KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
13 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan. Jika berkas tidak lengkap dan benar secara administratif, maka mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki  dilengkapi alasan pengembalian. Jika berkas lengkap dan benar secara administratif maka menjadwal kunjungan pemeriksaaan lapangan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas

2

Menerima dan memeriksa berkas permohonan dan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk peninjauan lapangan

3

Melakukan peninjauan lapangan, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi yang diberikan oleh pemohon dengan data/ informasi yang ditemukan di lapangan, mengambil dan mengumpulkan data/informasi di lapangan, membuat dan menandatangani BAPL bersama pemohon dengan stempel (bila pemohon adalah badan usaha)

4

Membuat dan menandatangani BAPT pada kolom dibuat oleh, membuat dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (tidak sesuai secara teknis)

5

Menerima dan meneliti berkas permohonan, BAPL, BAPT serta memutuskan. Jika sesuai secara teknis maka menandatangani BAPT pada kolom disetujui oleh. Jika tidak sesuai secara teknis maka menandatangani surat penolakan dan menyerahkan kepada pemohon melalui tim administrasi beserta alasan penolakan.

6

menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT yang telah ditandatangani oleh tim teknis dan koordinator tim teknis, mencetak dan membubuhkan paraf pada Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja

7

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT  ( telah ditandatangan oleh Koordinator tim teknis), Izin Operasionalisasi Penyedia Jasa Pekerja (sudah diparaf Kasubbag Umum), meneliti dan memutuskan. Jika sesuai maka menandatangani Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja. jika tidak sesuai maka mengembalikan kepada koordinator tim teknis melalui kasubbag TU. 

8

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT  ( telah ditandatangan oleh koordinator tim teknis), Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja (sudah diparaf Kasubbag Umum dan  sudah ditandatangani Kepala KPTSP), memberi nomor, membubuhkan stempel, mencatat/merekam dan mengarsipkan. 

9

Menerima Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja yang sudah ditandatangani Kepala KPTSP, sudah diberi nomor, sudah distempel, mencetak tanda pengambilan Izin/non izin dan menghubungi pemohon (email/telepon) 

Durasi: 15 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2

Keputusan Menteri tenaga Kerja No 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 

3

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

6

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

7

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

9

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA