Detail Perizinan: Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri [Fotokopi]
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
9 Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
10 Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdahulu
11 Legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan -- silahkan unduh Download
12 Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha
13 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
14 Tanda terima penyampaian LKPM dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI atau Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi DKI Jakarta
15 Ketentuan bidang usaha mencakup (jenis produksi, kapasitas dan pemasaran dan nilai ekspor):
  1. Uraian proses produksi (flow chart
  2. Kalkulasi Kap
  3. Dokumen pendukung lain terkait perubahan (PIB, data teknis mesin, dan lain-lain)
16 Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk -- silahkan unduh Download
17 Laporan keuangan perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali
18 Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
19 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima dan Memeriksa Formulir permohonan beserta kelengkapan berkas sesuai persyaratan - memutuskan jika berkas dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi, maka menandatangani serta menyerahkan tanda terima berkas permohonan. Jika berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar secara administrasi, maka berkas permohonan dikembalikan ke pemohon

2

menerima dan meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan

3

- menandatangani surat pemberitahuan presentasi - memberitahukan jadwal presentasi kepada pemohon

4

- menyiapkan tim yang memiliki kompetensi tentang rencana usaha investasi - finalisasi bahan presentasi - Waktu persiapan tidak dihitung (Freeze)

5

- mempersiapkan bahan/alat yang digunakan untuk presentasi pemohon (jika dilakukan presentasi) - presentasi pemohon (jika dilakukan presentasi) - membuat dan menandatangani BAPT pada kolom "dibuat oleh" atau membuat dan membubuhkan paraf pada Surat dan alasan Penolakan (tidak sesuai secara teknis)

6

- menerima BAPT yang ditandatangani oleh tim teknis dan berkas permohonan - meneliti dan memutuskan, jika sesuai secara teknis maka menandatangani BAPT pada kolom "disetujui oleh", jika tidak sesuai secara teknis maka membubuhkan paraf pada surat dan alasan penolakan. - input pendaftaran ke sistem SPIPISE - mengirimkan nomor tracking number (email/fax)

7

- menerima Surat Penolakan dari koordinator teknis dan berkas permohonan serta menandatangani Surat dan alasan Penolakan - meminta nomor dan stempel, mencatat/merekam dan mengarsipkan salinan surat Penolakan - mengirimkan Surat Penolakan ke Pemohon

8

menerima BAPT beserta berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh tim teknis dan koordinator serta menandatangani BAPT pada kolom "ditetapkan oleh"

9

- menerima, meneliti BAPT beserta berkas permohonan yang sudah ditandatangani (tim teknis, koordinator dan Kabid Pelayanan teknis) - input proses SPIPISE - mencetak Surat Izin Prinsip serta membubuhkan paraf

Durasi: 3 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA