Detail Perizinan: Izin Pengedar/Penampung Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi dan Non Appendix CITES

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
9 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
10 Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
  1. Struktur organisasi usaha
  2. Daftar bahan baku
  3. Tujuan produk
  4. Cara pemakaian
11 Jika tanah atau bangunan disewa:
  1. Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  2. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan
  3. KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
12 Surat Izin Pengedar atau Penampung TSL yang Tidak Dilindungi dan Non Appendix CITES terdahulu
13 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan. Jika berkas berserta kelengkapan tidak lengkap dan atau tidak benar secara administrasi maka, berkas dikembalikan kepada pemohon. Jika berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan lengkap dan benar secara administratif maka menjadwalkan peninjauan lapangan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan permohonan

2

Menerima dan meneliti berkas permohonan , mempersiapkan bahan / alat yang akan dfigunakan dalam peninjauan lapangan

3

Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan bersama Tim Teknis Kehutanan melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi/validasi secara keteknisan, membuat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) bersama Pemohon dilengkapi stempel perusahaan

4

Membuat dan menandatangani BAPT pada kolom " dibuat oleh ", membuat dan membubuhkan paraf pada surat penolakan beserta alasan penolakan (tidak sesuai secara teknis)

5

Menerima, meneliti dan memutuskan hasil BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis dan pemohon, dan BAPT yang sudah di ttd Tim Teknis. Jika tidak sesuai secara keteknisan maka membubuhkan paraf pada surat penolakan beserta alasannya dan menyerahkan kepada Ka.Sub TU. Jika sesuai secra keteknisan maka menandatangani BAPT pada kolom "disetujui oleh"

6

Menerima BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis dan pemohon, menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh tim teknis, dan Koordinator tim teknis, mencetak draft (IPTSL) serta membubuhkan paraf serta menyerahkan kepada Kepala Kantor PTSP."

7

Menerima, meneliti dan memutuskan hasil BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis dan pemohon, dan BAPT yang sudah di ttd Tim Teknis, Koordinator Tim Teknis, serta IPTSL yang sudah diparaf oleh Ka Sub Bag Umum. Jika tidak sesuai, maka mengembalikanke Koordinator Tim Teknis, melalui Ka. Sub TU. Jika sesuai,. maka menandatangani IPTSL dan menyerahkan kepada Ka Sub Bag TU

8

Menerima IPTSL yang telah ditandatangani Ka. PTSP, membubuhkan nomor, stempel, mencatat/ merekam dan mengarsipkan

9

Menerima IPTSL yang telah ditandangani Ka PTSP yang telah diberi nomor dan stempel , mencetak tanda bukti pengambilan Izin, dan menghubungi pemohopn (email/telpon)

Durasi: 7 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1

Peratutan Menteri Kehutanan R.I No. P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

2

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

3

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014, Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5

Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.41/Menhut-II/2014 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam

6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA