Detail Perizinan: Izin Usaha Perikanan Budidaya

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) untuk badan usaha; atau Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) untuk perorangan
7 Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
  • Daftar kegiatan usaha perikanan)
  • metode dan peralatan yang digunakan
8 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
Durasi: 30 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
4 PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
6 Peraturan Daerah No 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8 Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan No.41/Permen-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Wilayah Negara Republik Indonesia
9 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2004 tentang Penetapan Jenis-jenis hama dan Penyakit Ikan Karantina, golongan, media pembawa, dan sebarannya
10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11 Permen KKP Nomor 49 Tahun 2014
Definisi
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA