Detail Perizinan: Izin Usaha Klinik Hewan

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) untuk badan usaha [Fotokopi]; atau Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) untuk perorangan
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
9 Izin Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten (Rontgen) [Fotokopi]
10 Izin praktik semua tenaga medik veteriner [Fotokopi]
11 Surat keterangan perrmodalan (modal asing atau campuran) [Fotokopi]
12 Surat Rekomendasi dari Otoritas Veteriner (Dinas Kelautan dan Pertanian)
13 Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
  • Sertifikat kompetensi semua dokter hewan
  • Denah lokasi klinik
  • Denah ruang klinik
  • Daftar fasilitas sarana dan peralatan
  • Daftar obat-obatan
  • Daftar tenaga kerja kesehatan hewan
  • SOP RPL dan UPL
  • KTP penanggung jawab klinik
14 Jika tanah atau bangunan disewa:
  1. Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan
  2. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan
  3. KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
15 Izin Usaha Klinik Hewan terdahulu
16 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan. Jika berkas berserta kelengkapan tidak lengkap dan atau tidak benar secara administrasi maka, berkas dikembalikan kepada pemohon. Jika berkas lengkap dan benar secara administratif maka memberikan jadwal kunjungan peninjauan lapangan dan bukti tanda terima kelengkapan berkas serta menginformasikan kepada pemohon "status permohonan diterima secara administrasi" by system (tracking data)

2

Menerima berkas permohonan beserta kelengkapannya, menginformasikan "status pemeriksaan teknis" kepada pemohon by system (tracking data), melakukan verifikasi dan validasi keteknisan, menyiapkan form Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, menyiapkan bahan dan alat kelengkapan untuk peninjauan lapangan serta menyiapkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan.

3

Melakukan pemeriksaan lapangan,  verifikasi / validasi di lapangan, meneliti / menguji secara keteknisan di lapangan, membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) bersama Pemohon saat peninjauan lapangan

4

Membuat, Mengkaji, memutuskan dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) di kolom "dibuat oleh", serta mencetak dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (jika hasil BAPL tidak sesuai).

5

Menerima dan meneliti  berkas permohonan beserta kelengkapannya, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL), dan hasil BAPT yang di ttd TimTeknis dan memutuskan. Jika sesuai secara keteknisan maka menandatangani BAPT pada kolom "disetujui oleh" dan membuat, mencetak dan membubuhkan paraf draft Izin Usaha Klinik Hewan. Jika tidak sesuai secara keteknisan maka membubuhkan paraf  pada Surat Penolakan dan  alasannya dan menyerahkan kepada Kasubbag TU.

6

Jika tidak sesuai maka menerima surat penolakan yang telah di paraf oleh koordinator tim teknis dan tim teknis, serta membubuhkan "speciment ttd Ka. Kantor PTSP", memberi nomor dan stempel dan menginformasikan kepada pemohon "status penolakan by system (tracking data)" serta menyerahkan kepada Tim Administrasi untuk mengirimkannya kepada pemohon (email/post)

7

Menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh Tim Teknis, Koordinator Tim Teknis, serta mencetak Izin Usaha Klinik Hewan dan membubuhkan paraf. 

8

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT (telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis), Pengesahan/perizinan Izin Usaha Klinik Hewan (sudah diparaf Koordinator TU), meneliti dan memutuskan. Jika sesuai maka menandatangani Pengesahan/perizinan Izin Praktek Dokter Hewan, jika tidak sesuai maka mengembalikan kepada Koordinator Tim Teknis melalui Koordinator TU. 

9

Menerima Izin yang sudah ditandatangani Kepala Kantor PTSP, Memberi nomor Izin, menstempel, membuat salinan izin, mencatat/merekam dan mengarsipkan. 

10

Menerima Tanda Izin yang sudah ditandatangani Kepala Kantor PTSP, diberi nomor dan sudah distempel dan menghubungi pemohon dan Mengirimkan notifikasi Izin kepada pemohon secara online (Email/SMS). 

Durasi: 10 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

3

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Nomor 1011 Tahun  1994 tentang Prosedur Pemberian Rekomendasi/ Izin Pemasukan/ Pengeluaran dan Penampungan Kulit, Kuku, Tanduk, Bulu, Usaha Pemotongan Kambing serta Praktek Dokter Hewan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor     2 Tahun 2014;

7

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

10

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

11

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012;

Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA