Detail Perizinan: Izin Distributor Obat Hewan

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
8 Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
9 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [Fotokopi] dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) [Fotokopi]
10 Surat pernyataan perusahaan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan bahwa dokter hewan atau apoteker penanggung jawab teknis adalah karyawan tetap
11 Ijazah penanggung jawab teknis [Fotokopi]
12 Surat rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)
13 Proposal Teknis yang dilengkapi dengan:
  • Bentuk dan macam sediaan yang akan didistribusikan
  • Denah atau layout gudang
  • Sertifikat kompetensi semua dokter hewan
  • Denah lokasi klinik
  • Denah ruang klinik
  • Daftar fasilitas sarana dan peralatan
  • Daftar obat-obatan
14 Izin Distributor Obat Hewan terdahulu
15 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan. Jika berkas berserta kelengkapan tidak lengkap dan atau tidak benar secara administrasi maka, berkas dikembalikan kepada pemohon. Jika berkas lengkap dan benar secara administratif maka memberikan jadwal kunjungan peninjauan lapangan dan bukti tanda terima kelengkapan berkas serta menginformasikan kepada pemohon "status permohonan diterima secara administrasi" by system (tracking data)

2

Menerima berkas permohonan beserta kelengkapannya, menginformasikan "status pemeriksaan teknis" kepada pemohon by system (tracking data), melakukan verifikasi dan validasi keteknisan, menyiapkan form Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, menyiapkan bahan dan alat kelengkapan untuk peninjauan lapangan serta menyiapkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan.

3

Melakukan pemeriksaan lapangan,  verifikasi / validasi di lapangan, meneliti / menguji secara keteknisan di lapangan, membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) bersama Pemohon saat peninjauan lapangan

4

Membuat, Mengkaji, memutuskan dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) di kolom "dibuat oleh", serta mencetak dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (jika hasil BAPL tidak sesuai).

5

Menerima dan meneliti  berkas permohonan beserta kelengkapannya, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL), dan hasil BAPT yang di ttd TimTeknis dan memutuskan. Jika sesuai secara keteknisan maka menandatangani BAPT pada kolom "disetujui oleh" dan membuat, mencetak dan membubuhkan paraf draft Izin Operasional Distributor Obat Hewan. Jika tidak sesuai secara keteknisan maka membubuhkan paraf  pada Surat Penolakan dan  alasannya dan menyerahkan kepada Kasubbag TU.

6

Jika tidak sesuai maka menerima surat penolakan yang telah di paraf oleh koordinator tim teknis dan tim teknis, serta membubuhkan "speciment ttd Kepala Kantor PTSP Kota", memberi nomor dan stempel dan menginformasikan kepada pemohon "status penolakan by system (tracking data)" serta menyerahkan kepada Tim Administrasi untuk mengirimkannya kepada pemohon (email/post)

7

Menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh Tim Teknis, Koordinator Tim Teknis, serta mencetak Izin Distributor Obat Hewan dan membubuhkan paraf. 

8

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT (telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis), Pengesahan/perizinan Izin Distributor Obat Hewan (sudah diparaf Koordinator TU), meneliti dan memutuskan. Jika sesuai maka menandatangani Pengesahan/perizinan Izin Distributor Obat Hewan, jika tidak sesuai maka mengembalikan kepada Koordinator Tim Teknis melalui Koordinator TU.  

9

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT (telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis), Pengesahan/perizinan operasional Distributor Obat Hewan (sudah diparaf Koordinator TU dan ditandatangani oleh Kepala Kantor PTSP Kota), memberi nomor, membubuhkan stempel, mencatat/merekam dan mengarsipkan serta menginformasikan kepada pemohon "status izin/ non izin disetujui" by system (tracking data) serta menyerahkan kepada tim administrasi untuk diserahkan kepada pemohon.

10

Menerima Pengesahan/perizinan operasional lembaga penyedia dan penyalur pramuwisma yang sudah ditandatangani Kepala Kantor PTSP Kota, sudah diberi nomor, sudah distempel, serta mencetak tanda pengambilan Izin/non izin dan menginformasikan kepada pemohon by system "status izin/non izin siap diambil" (tracking data) serta menghubungi pemohon (email/telepon)  

Durasi: 7 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor     2 Tahun 2014;

4

Peraturan Menteri Pertanian Nomor  18 /Permentan /OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan.

5

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

7

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012;

9

Peraturan Pemerintah Nomor  78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;

10

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

12

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA