Detail Perizinan: Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Surat penunjukan dari Importir Terdaftar (ITMB), jika toko bebas bea
7 Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
  1. Pasfoto berwarna penanggung jawab perusahaan atau direktur utama ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
  2. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan
8 Jika menyewa tanah atau bangunan:
  1. Perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan
  2. Surat pernyataan diatas materai Rp. 6000 yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah dan bangunannya digunakan
  3. KTP pemilik tanah atau bangunan [Fotocopi]
9 Surat perjanjian kerjasama dengan Distributor atau sub-Distributor
10 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) [Fotokopi]
11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
12 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) [Fotokopi] dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pariwisata (bar, diskotik, dan lain-lain), jika penjual langsung [Fotokopi]
13 Izin TBB (Toko Bebas Bea) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, jika toko bebas bea
14 Izin keramaian yang diterbitkan oleh Polisi Daerah Metro Jaya
15 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
Durasi: 30 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.. Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.. SIUP terdiri dari : SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.. SIUP Mikro dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA