Detail Perizinan: Izin Mendirikan Bangunan Kelas C

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 IPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) atas nama penanggung jawab perencana arsitektur dan konstruksi [Fotokopi yang dilegalisasi]
7 Ketetapan Rencana Kota (KRK) [Fotokopi]
8 Gambar Perencanaan Arsitektur (dahulu: Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB)) [Fotokopi]
9 Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan, Girik disertai pernyataan tidak sengketa dari pemilik yang diketahui Lurah) [Fotokopi]
10 Catatan:
Gambar arsitektur:
    Dicetak sebanyak 6 set ukuran kertas minimal A3
  • Dilampirkan dgn CD berisi softcopy gambar arsitektur
  • Terdiri atas gambar situasi,denah,tampak dua arah,potongan dua arah,detail sumur resapan air hujan,pagar,instalasi pengolahan air
  • Diberi kop gambar
11 Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir [Fotokopi]
12 Surat Pernyataan Penjamin Konstruksi dari Perencana Konstruksi yang memiliki IPTB, jika bangunan 3 lantai dan/ atau dengan basement dan/ atau bentang antarkolom lebih dari 6 meter
13 Surat Keterangan dari Bank yang menyatakan persetujuan untuk mengurus IMB, jika sertifikat sedang diagunkan
14 Akta Jual Beli atau Akta Hibah atau Akta Waris yang dikeluarkan oleh Notaris/ PPAT, jika nama pemohon berbeda dengan nama yang tertera di bukti kepemilikan tanah [Fotokopi yang dilegalisasi oleh Notaris/ PPAT]
15 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
Durasi: 42 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Untuk rumah tinggal dengan luas tanah <1.000m2, kondisi tanah tidak harus kosong, dan jumlah lantai sampai dengan 3 lantai
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA