Detail Perizinan: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Gangguan (UUG atau HO) [Fotokopi]
7 Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
8 Penetapan Wilayah Usaha dari Kementerian ESDM / BKPM Pusat
9 Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
10 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan kemampuan pendanaan
11 Analisa kebutuhan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di wilayah usaha yang diusulkan
12 Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6000 yang menyatakan kemampuan pendanaan
13 Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik
14 Lokasi instalasi, kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik
15 Diagram satu garis – instalasi
16 Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik
17 Jadwal pembangunan
18 Jadwal pengoperasian
19 Kesepakatan jual-beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli, disahkan oleh dinas terkait dan DPRD DKI Jakarta
20 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
Durasi: 10 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
untuk genset dengan kapasitas di atas 200 KvA
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA