| No | Persyaratan | |
|---|---|---|
| 1 | Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 | |
| 2 | Identitas Pemohon/Penangung Jawab. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fotokopi); WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi); WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi) | |
| 3 | Jika dikuasakan
|
|
| 4 | Izin operasional atau izin usaha fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemohon akan bekerja [Fotokopi] | |
| 5 | Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku [Fotokopi yang dilegalisasi] | |
| 6 | Ijazah [Fotokopi] | |
| 7 | Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (kontrasepsi, APN PONED, dan lain-lain) yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan nasional atau organisasi profesi terkait yang diakui oleh pemerintah [Fotokopi] | |
| 8 | Surat keterangan dari pimpinan bagi PNS atau TNI atau POLRI | |
| 9 | Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan | |
| 10 | Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar | |
| 11 | Rekomendasi dari Organisasi Profesi | |
| 12 | Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemohon yang menyatakan:Akan bekerja sama dengan puskesmas kecamatan setempat, Tidak melakukan tindakan aborsi, Akan melakukan penapisan pada ibu bersalin |
| No | Mekanisme Pelayanan |
|---|---|
| 1 |
Menerima draft dokumen Surat Izin Praktek Bidan, meneliti permohonan, serta memutuskan permohonan dapat diproses atau diperbaiki/revisi. Memberikan status proses "permohonan selesai dilakukan penelitian administratif". |
| 2 |
Menerima, melakukan verifikasi draft dokumen SIP Bidan (dapat dilakukan peninjauan lapangan sesuai kebutuhan), memutuskan menandatangani atau melakukan revisi/menolak permohonan |
| 3 |
Mengecek penomoran dokumen izin, mencetak, dan penandatanganan dokumen. |
| 4 |
Menerima dokumen SIP Bidan yang telah ditandatangani Kasie Satlak PTSP, memberi stempel, mengarsipkan serta memberikan status proses dokumen SIP Bidan sudah selesai dan dapat diambil. Pada saat pemohon datang, melakukan verifikasi dokumen pendukung/persyaratan. Untuk dokumen pendukung/persyaratan tidak sesuai/tidak memenuhi, izin tidak dapat diberikan kepada pemohon. |
| Durasi: | |
| No | Dasar Hukum Pelayanan |
|---|---|
| 1 | Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan |
| 5 | Permen Kesehatan RI Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan |
| Definisi |
|---|
| Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. SIP Bidan berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya |
| Biaya |
|---|
|
Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0) |
Silakan menghubungi kami melalui info berikut:
Jl. HR. RASUNA SAID Kav. C-22, Jakarta Selatan
Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)Follow akun sosial Media Kami
© 2024 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA
