Detail Perizinan: Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian/Dinas Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) [Fotokopi]
7 Surat pernyataan yg menyatakan kesanggupan untuk
  • Menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool & bengkel
  • memiliki atau menguasai kendaraan bermotor
  • mengoperasikan minimal 5 (lima) kendaraan
8 Proposal teknis dilengkapi
  • Foto pool angkutan barang berwarna 1 (satu) lembar
  • Faktur Kendaraan/Surat Keterangan Dealer/STNK) dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Kuning
  • Daftar kendaraan yg telah ditetapkan statusnya sebagai kendaraan bermotor umum
9 Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (bagi angkutan AKAP / AJAP / Pariwisata / Sewa)
10 Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) untuk kantor dan pool [Fotokopi]
11 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek terdahulu (perpanjangan)
12 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
Durasi: 12 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA