Detail Perizinan: Izin Pengeboran Air Tanah

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian Koperasi, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Usaha Pengeboran Air Tanah [Fotokopi]
7 Izin Lingkungan (AMDAL atau UKL UPL Kelas A), jika merencanakan untuk mengambil air bawah tanah dengan volume atau debit air > 50 liter/detik [Fotokopi]
8 Izin Pengeboran Air Tanah (SIB) terdahulu (bila perpanjangan)
9 Rekening air PDAM Jaya jika sudah menjadi pelanggan PDAM 3 bulan terakhir [Fotokopi]
10 Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 meliputi:
  • Pembuatan sumur-sumur bor khusus dgn Automatic Water Level Record untuk memantau
  • Pemanfaatan air bawah tanah sebagai cadangan apabila ada jaringan pelayanan PDAM Jaya
  • Pembuatan bak meter air yang laik dan mudah diperiksa
11 Lembar perhitungan neraca kebutuhan pemakaian air 12 bulan terakhir
12 Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh) Download
13 Mencantumkan titik koordinat lokasi sumur (koordinat sistem geografis)
14 Cheklist Persyaratan (silahkan unduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
Durasi: 14 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Definisi
Diberikan sebelum melakukan pengeboran air. Setelah ini, perlu didapatkan Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor (SIPA Bor)
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA