Detail Perizinan: Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU)

No Persyaratan
1 Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Download
2 Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor
3 Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
  1. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
    • Kemenkunham, jika PT dan Yayasan
    • Kementrian, jika Koperasi
    • Pengadilan Negeri, jika CV
4
  1. Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
  2. NPWP Badan Hukum
5 Jika dikuasakan
  • Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
  • KTP orang yang diberi kuasa
6 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pelaksana pekerjaan [Fotokopi]
7 Untuk pekerjaan metode boring, diameter pipa atau kabel yang ditanam berukuran:
  • < dari 20 cm harus disertai Izin Lingkungan SPPL [Fc]
  • 20 cm -100 cm harus disertai Izin Lingkungan UKL UPL kelas B [Fc]
  • > 100 cm harus disertai Izin Lingkungan AMDAL atau UKL UPL kelas A [Fc]
8 Untuk pekerjaan metode open cut atau galian terbuka, panjang galian sepanjang:
  • < 500 m harus disertai Izin Lingkungan SPPL [Fc]
  • 500 m -1000 m harus disertai Izin Lingkungan UKL UPL kelas B [Fc]
  • >1000 m harus disertai Izin Lingkungan AMDAL atau UKL UPL kelas A [Fc]
9 Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) [Fotokopi]
10 Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik jaringan utilitas yang menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana akibat pelaksanaan perkerjaan bangunan pelengkap
11 Proposal teknis yang dilengkapi dengan: (silahkan diunduh) Download
12 Checklist Persyaratan (silahkan diunduh) Download
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima dan memeriksa berkas secara administrasi - Jika berkas tidak lengkap dan atau tidak benar secara administratif, maka dikembalikan ke Pemohon. - Jika berkas lengkap dan benar secara administratif, maka memberikan jadwal waktu peninjauan lapangan dan bukti tanda terima kelengkapan berkas serta menginformasikan kepada pemohon status permohonan diterima secara administrasi by system (tracking data).

2

Menjadwalkan peninjauan lapangan, mencantumkan jadwal peninjauan lapangan di dalam tanda terima berkas permohonan. Memberikan tanda terima berkas kepada pemohon dan membuat surat tugas survey kepada tim teknis.

3

Menerima berkas permohonan dari tim administrasi, Mencetak surat tugas peninjauan lapangan, Menyiapkan alat dan bahan peninjauan lapangan.

4
Menerima dokumen surat tugas peninjauan lapangan, membubuhkan paraf
5

Menerima dan menandatangani dokumen surat tugas peninjauan lapangan

6
Mengarsipkan dokumen surat tugas peninjauan lapangan
7
Menerima surat tugas peninjauan lapangan, melakukan peninjauan lapangan bersama dengan pemohon dan SKPD Teknis, memeriksa dan meneliti berkas secara keteknisan, membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lapangan (BA peninjauan lapangan), Menghitung dan menuangkan dalam nota perhitungan sebagai dasar penerbitan SKRD.
8
Menerima, meneliti dan menandatangani BA peninjauan lapangan yang sudah ditandatangani oleh tim teknis,
Jika tidak sesuai maka membuat dan menandatangani surat penolakan  dilengkapi dengan BA peninjauan lapangan serta menyerahkan kepada pemohon melalui tim administrasi,
Jika sesuai maka membuat dan menandatangani Rekomendasi (BA persetujuan) pemberian izin, mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), mencetak Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD).
9

Menerima dan menandatangani Rekomendasi (BA persetujuan) yang sudah ditandatangani oleh koordinator tim teknis selaku mengetahui, dilengkapi BA peninjauan lapangan yang sudah ditandatangani oleh tim teknis dan koordinator tim teknis, Menandatangani Nota Perhitungan Retribusi daerah, Menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

10

Menerima SKRD terhutang pemohon yang telah dihitung oleh Tim Teknis dilengkapi dengan SSRD, menghubungi pemohon dan menyampaikan SKRD terhutang kepada pemohon dilengkapi dengan SSRD.

11

Menerima SKRD terhutang, melakukan pembayaran SKRD terhutang melalui Bank penerima dengan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD)

12

Menerima dan mengarsipkan berkas pemohon yang dilengkapi dengan BA peninjauan lapangan yang sudah ditandatangani oleh tim teknis dan koordinator tim teknis, dan dilengkapi Rekomendasi (BA persetujuan) yang sudah ditandatangani koordinator tim teknis dan Ka.Bid Pelayanan Teknis,
Mencetak dokumen izin, membubuhkan paraf

13
Menerima dokumen izin yang sudah diparaf Ka.Sub.Bag Umum, membubuhkan paraf
14

Menerima dokumen izin yang sudah diparaf Ka.Sub.Bag Umum dan Ka.Bid Pelayanan Teknis, membubuhkan paraf

15

Menerima dokumen izin yang sudah diparaf Ka.Sub.Bag Umum, Ka.Bid Pelayanan Teknis dan sekretaris, menandatangani izin

16
Menerima Sertifikat Izin yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan PTSP, menomori dan membubuhkan stempel basah pada Sertifikat Izin,  mencatat/merekam dan mengarsipkan, menginformasikan "status Izin/Non Izin disetujui" kepada pemohon by system (tracking data), menyerahkan kepada pemohon melalui Tim Administrasi,
17

Menerima Sertifikat Izin yang telah ditandatangani Kepala Badan PTSP, sudah diberi nomor, dan sudah dibubuhkan stempel basah, mencetak tanda pengambilan Sertifikat Izin, serta menginformasikan kepada pemohon by system "status Izin / Non Izin siap diambil" (tracking data) dan menghubungi pemohon melalui email/telepon.

Durasi: 14 Hari
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 195 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas
2 UU No. 38/2004; PP No. 34/2006; Permen PU No. 20.PRT.M.2010; Perda No. 3/2012; Perda No. 8/1999; Perda No. 7/2012; Pergub No. 11/2014; Pergub No. 128/2010; Pergub No. 195/2010
3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan
4 Permen PU Nomor 20.PRT.M.2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan
5 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
6 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas
7 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
9 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Utilitas Pada Lokasi Strategis
10 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi
Definisi
Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas adalah sistem jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang sarana penempatanya jaringan utilitas terpadu dibawah tanah
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Kebon Sirih No. 18 Blok H Lt 18, Jakarta Pusat

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2017 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA