Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan. Jika berkas tidak lengkap dan benar secara administratif, maka mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dilengkapi alasan pengembalian. Jika berkas lengkap dan benar secara administratif maka menjadwal kunjungan pemeriksaaan lapangan dan menghubungi pemohon

Menerima dan memeriksa berkas permohonan dan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunankan untuk peninjauan lapangan

Melakukan peninjauan lapangan, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi yang diberikan oleh pemohon dengan data/ informasi yang ditemukan di lapangan, mengambil dan mengumpulkan data/informasi di lapangan, membuat dan menandatangani BAPL bersama pemohon dengan stempel (bila pemohon adalah badan usaha)

Membuat dan menandatangani BAPT pada kolom dibuat oleh, membuat dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (tidak sesuai secara teknis)

Menerima dan meneliti berkas permohonan, BAPL, BAPT serta memutuskan. Jika sesuai secara teknis maka menandatangani BAPT pada kolom disetujui oleh. Jika tidak sesuai secara teknis maka menandatangani surat penolakan dan menyerahkan keada pemohon melalui tim administrasi beserta alasan penolakan

Menerima Surat Penolakan yang sudah diparaf oleh Tim Teknis dan Koordinator Tim Teknis, menandatangani Surat Penolakan, memberikan nomor dan stempel, memberikan surat penolakan kepada pemohon melalui Tim Administrasi

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT (telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis), pengesahan/perizinan Usaha LPPTKS - AKAL (sudah diparaf Koordinator TU), meneliti dan memutuskan. Jika sesuai maka menandatangani pengesahan/perizinan Usaha LPPTKS - AKAL, jika tidak sesuai maka mengembalikan kepada Koordinator Tim Teknis melalui Koordinator TU.  

Menerima berkas permohonan, BAPL, BAPT (telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis), Pengesahan/perizinan operasional lembaga penyedia dan penyalur pramuwisma (sudah diparaf Koordinator TU), memberi nomor, membubuhkan stempel, mencatat/merekam dan mengarsipkan.  

Menerima pengesahan/perizinan Usaha LPPTKS - AKAL Kasatlak Kecamatan, sudah diberi nomor, sudah distempel, mencetak tanda pengambilan Izin/non izin dan menghubungi pemohon (email/telepon)  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)