Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan. Jika berkas tidak lengkap dan benar secara administratif, maka mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki  dilengkapi alasan pengembalian. Jika berkas lengkap dan benar secara administratif maka  menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas

Melakukan verfikasi dan validasi data/informasi yang diberikan oleh pemohon.

Membuat dan menandatangani BAPT pada kolom dibuat oleh, membuat dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (tidak sesuai secara teknis)

Menerima dan meneliti berkas permohonan, BAPT serta memutuskan. Jika sesuai secara teknis maka menandatangani BAPT pada kolom disetujui oleh.  Jika tidak sesuai secara teknis maka menandatangani surat penolakan dan menyerahkan kepada kasubag tata usaha beserta alasan penolakan.

Menerima berkas permohonan, BAPT  yang telah ditandatangan oleh tim teknis, koordinator tim teknis  serta menandatangani jika  form Pengesahan sudah sesuai.   Mencetak dan membubuhkan paraf pada form pengesahan P2K3

Menerima surat dan alasan penolakan yang telah diparaf Tim Teknis dan Kordinator Tim Teknis serta menandatangani Surat Penolakan "atas nama" Kepala  Kantor, memberi nomor dan stempel, mencatat / merekam serta menyerahkan kepada Tim Administrasi untuk dikirimkan kepada pemohon

Menerima berkas permohonan, BAPT  (telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis), form pengesahan  (sudah diparaf Tata Usaha), meneliti dan memutuskan. Jika sesuai maka menandatangani Form Pengesahan  . Jika tidak sesuai maka mengembalikan kepada Koordinator  teknis melalui  Subag Tata Usaha.  

Menerima berkas permohonan, BAPT ( telah ditandatangan oleh tim teknis dan koordinator tim teknis) , Form Pengesahan P2K3 beserta salinan yang sudah ditandatangan oleh Kepala Kantor PTSP . Memberi nomor, membubuhkan stempel, mencatat/merekam dan mengarsipkan serta menyerahkan kepada Tim Administrasi untuk dikirimkan kepada pemohon.

Menerima  Form Pengesahan P2K3  beserta salinan yang sudah ditandatangani Kepala kantor , sudah diberi nomor, sudah distempel, mencetak tanda pengambilan form  Izin/non izin dan menghubungi pemohon (email/telepon)  

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permenakertrans No. 4 / MEN / 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja  (P2K3)

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)