Detail Perizinan:

Kembali
No Persyaratan
1 Ijin prinsip yang masih berlaku
2 Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Yayasan/ Lembaga/ Badan Hukum Nirlaba yang disertai dengan Bukti Registrasi oleh Menkumham serta tanda daftar yayasan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3 Pertimbangan atau alasan pendirian sekolah
4 Program kerja yayasan
5 Program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sekolah
6 Surat keterangan domisili yayasan
7 Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum
8 Surat keterangan kepemilikan gedung disertai dengan fotokopi sertifikat tanah dan fotokopi IMB sesuai peruntukan (Bagi sekolah yang menyewa lahan dan gedung harus disertai dengan surat perjanjian sewa menyewa minimal 6 tahun yang dibuat oleh notaris )
9 struktur organisasi yayasan yang disahkan oleh ketua yayasan
10 susunan pengurus yayasan
11 denah gedung sekolah
12 struktur organisasi sekolah
13 Surat keputusan yayasan pengangkatan kepala sekolah
No Mekanisme Pelayanan
1

Menerima dan memeriksa berkas secara administrasi. Jika berkas lengkap dan benar secara administratif, maka memberikan jadwal waktu peninjauan lapangan dan bukti tanda terima kelengkapan berkas serta menginformasikan kepada pemohon "status permohonan diterima secara administrasi" by system (tracking data).
2

Tim teknis Kantor PTSP Kota Administrasi bersama tim teknis Dinas Pendidikan (tim teknis bersama) melakukan peninjauan lapangan, melakukan verifikasi data / informasi dengan data/informasi temuan lapangan. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) dengan pemohon disertai stempel institusi/lembaga pendidikan. Menganalisa, membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Teknis (BAPT) serta membuat surat penolakan (jika tidk sesuai secara teknis).
3

Membuat dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) pada kolom "dibuat oleh", serta membuat dan membubuhkan paraf pd surat penolakan beserta alasannya (tidak sesuai keteknisan)
4

Menerima BAPL yang sudah ditandatangani tim teknis bersama dan pemohon, menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh tim teknis bersama, memberikan analisa dan pertimbangan keteknisan serta memutuskan. - jika tidak sesuai secara teknis, maka membubuhkan paraf pada surat penolakan beserta alasannya - Jika sesuai secara teknis, maka menandatangani BAPT pada kolom "disetujui oleh".
5

Menerima BAPT yang sudah ditandatangani tim teknis bersama dan disetujui koordinator tim teknis serta mencetak Izin Operasional dan Koordinator TU membubuhkan paraf.
6

Menerima, meneliti dan memutuskan Izin Operasional yang sudah diparaf TU beserta BAPL dan BAPT yang sudah ditandatangani koordinator tim teknis dan tim teknis bersama. Jika sesuai maka menandatangani Izin Operasional, jika tidak sesuai maka mengembalikan berkas permohonan beserta BAPL dan BAPT dan kelengkapan berkas kepada TU untuk di perbaiki.
7

Menerima Izin Operasional yang sudah ditandatangani oleh Kepala KPTSP Kota Administrasi, memberi nomor dan membubuhkan stempel basah pada Izin Operasional, serta mencatat/merekam dan mengarsipkan, menginformasikan "status Izin/Non Izin disetujui" kepada pemohon by system (tracking data) serta menyerahkan kepada Tim Administrasi untuk diserahkan kepada pemohon.
8

Menerima Izin Operasional yang telah ditandatanganiKepala KPTSP Kota Administrasi, sudah diberi nomor, dan sudah dibubuhkan stempel basah, mencetak tanda pengambilan Izin Operasional, menginformasikan kepada pemohon by system "status Izin/Non Izin siap diambil" (tracking data) serta menghubungi pemohon (email/telepon).
Durasi:
No Dasar Hukum Pelayanan
1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6 Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan lembaga Pendidikan
7 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Definisi
Biaya

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. HR. RASUNA SAID Kav. C-22, Jakarta Selatan

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2025 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA