Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan :

- Jika berkas berserta kelengkapan tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi maka, berkas dikembalikan kepada pemohon.

- Jika berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan lengkap dan benar maka menjadwalkan pemeriksaan lapangan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas.

Menerima dan meneliti berkas permohonan dan persyaratan serta mempersiapkan bahan dan alat yang digunakan dalam peninjauan lapangan

Melakukan pemeriksaan lapangan, dan verifikasi secara keteknisan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan Pemohon (dibubuhi stempel perusahaan)

Membuat, Mengkaji, memutuskan dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) di kolom "dibuat oleh", serta mencetak dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (hasil BAPL tidak sesuai).

Menerima, meneliti dan memutuskan hasil BAPT yang sudah ditandatangani tim teknis.

- Jika tidak sesuai sesuai secara keteknisan maka memparaf dan menyerahkan surat dan alasan penolakan kepada Kepala Bidang Administrasi

- Jika sesuai secara keteknisan maka menandatangani pada kolom 'disetujui oleh' dan mencetak dan menandatangani Persyaratan Pemegang Rekomendasi dan melampirkannya pada BAPT .

Menerima surat dan alasan penolakan yang sudah dibubuhi paraf tim teknis dan koordinator tim teknis serta menandatangani surat penolakan atas nama kepala BPTSP, meminta nomor dan stempel dari sub bag umum, mencetak/merekam serta mengirimkan kepada pemohon.

Menerima dan menandatangani pada BAPT di kolom 'ditetapkan oleh'.

Menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh Tim Teknis, Koordinator Tim Teknis dan Kabid Pelayanan Teknis, serta mencetak Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Unggas dari dan ke Luar Negeri dan membubuhkan paraf. 

Menerima dan membubuhkan paraf pada Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Unggas dari dan ke Luar Negeri yang sudah diparaf oleh kasubbag umum beserta BAPT dan kelengkapan berkas. 

Menerima dan meneliti rekomendasi yang sudah di paraf Sekban dan Kasubbag Umum beserta BAPT dan Kelengkapan Berkas serta memutuskan :

- Jika tidak sesuai maka dikembalikan  kepada Sekban untuk dikembalikan ke Kabid Pelayanan Teknis.

- Jika sesuai maka menandatangani Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Unggas dari dan ke Luar Negeri

Menerima rekomendasi yang sudah ditandatangani Kaban, memberi nomor rekomendasi dan persyaratan pemegang rekomendasi, menstempel, membuat salinan, mencatat/merekam dan mengarsipkan. 

Menerima rekomendasi yang sudah ditandatangani Kaban beserta persyaratan pemegang rekomendasi yang sudah ditandatangani kepalan bidang, diberi nomor dan sudah distempel dan menghubungi pemohon.   Mengirimkan notifikasi rekomendasi kepada pemohon secara online (Email/SMS). 

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor     2 Tahun 2014;

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di Provinsi DKI Jakarta;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)