Menerima dan meneliti berkas permohonan dan persyaratan serta mempersiapkan bahan dan alat yang digunakan dalam peninjauan lapangan

Membuat, Mengkaji, memutuskan dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) di kolom "dibuat oleh", serta mencetak dan membubuhkan paraf pada surat penolakan (hasil BAPL tidak sesuai).

Menerima, meneliti dan memutuskan hasil BAPT yang sudah ditandatangani tim teknis. Jika tidak sesuai sesuai secara keteknisan maka memparaf dan menyerahkan surat dan alasan penolakan kepada Kepala Bidang Administrasi. Jika sesuai secara keteknisan maka menandatangani pada kolom disetujui oleh dan mencetak dan menandatangani Persyaratan Pemegang Rekomendasi dan melampirkannya pada BAPT.

Menerima dan menandatangani pada BAPT di kolom ditetapkan oleh.

Menerima BAPT yang sudah ditandatangani oleh Tim Teknis, Koordinator Tim Teknis dan Kabid Pelayanan Teknis, serta mencetak Rekomendasi Import Produk Hewan dan membubuhkan paraf.

Menerima dan membubuhkan paraf pada Rekomendasi Import Produk Hewan yang sudah diparaf oleh kasubbag umum beserta BAPT dan kelengkapan berkas.

Menerima dan meneliti rekomendasi yang sudah di paraf Sekban dan Kasubbag Umum beserta BAPT dan Kelengkapan Berkas serta memutuskan. Jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada Sekban untuk dikembalikan ke Kabid Pelayanan Teknis. Jika sesuai maka menandatangani Rekomendasi Import Produk Hewan.

Menerima rekomendasi yang sudah ditandatangani Kaban beserta persyaratan pemegang rekomendasi yang sudah ditandatangani kepalan bidang, diberi nomor dan sudah distempel dan menghubungi pemohon. Mengirimkan notifikasi rekomendasi kepada pemohon secara online (Email/SMS).

Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2013  tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan;

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012;

Permentan No. 84/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor     2 Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah DKI Jakarta;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Permentan No. 381/KPTS/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikat Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di DKI Jakarta;

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Perizinan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (Rp. 0)