Jakarta – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta memastikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat tetap berjalan normal di tengah penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Seluruh layanan tetap dapat diakses baik secara langsung di unit pelayanan maupun melalui kanal digital yang tersedia. 

“Pelayanan di DPMPTSP tetap berjalan seperti biasa. Kami tetap hadir penuh di kantor untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan pasti,” ungkap Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026). 

Heru menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2026, DPMPTSP termasuk unit layanan yang dikecualikan dari kebijakan WFH. Dengan demikian, seluruh pegawai tetap menjalankan Work From Office (WFO) secara penuh, termasuk pada hari Jumat. 

“Kami memahami bahwa masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan kepastian layanan. Oleh karena itu, meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN, DPMPTSP tetap menjalankan pelayanan secara penuh dari kantor agar seluruh proses perizinan tetap berjalan lancar,” jelas Heru. 

Layanan DPMPTSP beroperasi Senin hingga Kamis pukul 07.30–16.00 WIB, dan pada hari Jumat hingga pukul 16.30 WIB, baik di Mal Pelayanan Publik maupun unit layanan wilayah. Masyarakat dapat mengakses layanan secara langsung di unit pelayanan maupun secara daring melalui platform JakEvo. 

Heru menegaskan bahwa pengecualian dari kebijakan WFH ini merupakan bentuk kepercayaan bahwa layanan perizinan merupakan layanan publik yang vital, terutama dalam mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta. 

“Kami sadar bahwa setiap izin yang kami proses berdampak langsung pada investasi dan kemudahan berusaha di DKI Jakarta. Semangat kami datang dari tanggung jawab itu," tegas Heru. 

Di tengah kehadiran pegawai secara penuh, Heru menyebut DPMPTSP terus memperkuat kualitas layanan guna memudahkan masyarakat. Pengembangan platform JakEvo dan penerapan tanda tangan elektronik dioptimalkan, sehingga proses perizinan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus selalu dilakukan secara tatap muka. 

“Sinergi dengan instansi lain yang berada di Mal Pelayanan Publik DKI, seperti layanan SIM, STNK, dan Imigrasi, juga terus kami tingkatkan guna menjaga pelayanan yang terintegrasi, responsif, dan komprehensif bagi masyarakat,” jelas Heru.

Hemat Energi, Langkah Sederhana Berdampak Nyata

Di sisi lain, Heru menyebut jajaran pegawai DPMPTSP DKI turut mendukung kebijakan efisiensi energi melalui penerapan berbagai langkah di lingkungan kerja, seperti pengaturan penggunaan AC secara efisien, optimalisasi penggunaan lift, serta pengendalian penggunaan perangkat listrik.

Kebiasaan sederhana seperti mematikan perangkat yang tidak digunakan, mengatur suhu ruangan secara optimal, hingga membatasi operasional lift pada waktu tertentu, menjadi bagian dari budaya kerja hemat energi yang diterapkan secara konsisten. Selain itu, pegawai juga didorong untuk membawa botol minum sendiri guna mengurangi penggunaan listrik pada dispenser. 

"Langkah-langkah ini sederhana, tapi jika dilakukan konsisten oleh seluruh pegawai, dampaknya cukup signifikan," tutur Heru. 

Heru menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima, adaptif, dan berkelanjutan, serta memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang nyaman, konsisten, dan dapat diandalkan. 

“Kami berharap masyarakat bisa merasakan langsung kemudahan dalam mengurus perizinan. Kami berupaya agar setiap proses menjadi lebih sederhana dan tidak menyulitkan, sehingga masyarakat dapat mengurus kebutuhannya dengan lebih nyaman dan tanpa hambatan,” pungkas Heru.