Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai integritas untuk tidak melakukan korupsi serta melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pembangunan  Zona  Integritas  menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  (WBK)/  Wilayah  Birokrasi Bersih  dan  Melayani (WBBM)  pun,  terus  digencarkan  di seluruh  Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar senantiasa menjaga komitmen untuk tidak melakukan korupsi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Membangun zona integritas itu harus kita lakukan secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti sampai di sini saja, tidak boleh berhenti hanya seremonial saja. Zona integritas adalah komitmen dari para manajemen dan seluruh pegawai yang ada di dalam suatu unit organisasi untuk tidak melakukan korupsi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkap Sekda Joko dalam program Layanan Jakarta on TV yang disiarkan melalui Youtube Layanan Jakarta, Sabtu (25/05/2024).

Sekda Joko mengatakan, proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan hal yang tidak mudah dan harus melalui tahapan yang cermat. Oleh karenanya, setiap UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu meningkatkan kualitas birokrasi serta pelayanan terhadap masyarakat.

“ini jelas tidak mudah karena tahapannya luar biasa, kita harus benar-benar cermat, benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas, pada saat masyarakat belum merasa puas kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu (Predikat WBK dan WBBM),” tegas Sekda Joko.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah mengungkapkan, Pemberian Penghargaan Pembangunan Zona Integritas bagi UKPD sangatlah  penting  guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berintegritas.  Yayan  pun berharap pemberian penghargaan tersebut juga dapat memotivasi UKPD lainnya untuk terus melakukan perbaikan, sehingga dapat  menjadi model percontohan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dengan pemberian penghargaan ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan, berintegritas, dan memberikan pelayanan prima, serta dapat memotivasi Unit Kerja Perangkat Daerah lainnya agar terus-menerus melakukan perbaikan dari hulu hingga hilir,” ungkap Yayan.

Integritas Membangun Kepercayaan Publik

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB Republik Indonesia, Budi Prawira, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK/WBBM

"Pada dasarnya, DKI Jakarta menurut saya sudah on the track (sesuai dengan jalur), karena sudah banyak contoh. Kita sudah mendapatkan 16 (UKPD) yang WBK dan 3 (UKPD) yang WBBM. Hal itu berarti, untuk tingkat provinsi sudah luar biasa" ujar Budi.

Enterpreneur  sekaligus  Motivator,  Helmy  Yahya  mengungkapkan,  menjaga  integritas  sebagai seorang birokrat sangatlah penting untuk memastikan kepercayaan publik dan efisiensi dalam pemerintahan. Tanpa integritas, Helmy menyebut birokrasi dapat terjerumus dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan.

“Jaga integritas, karena inilah yang menjadi keprihatinan besar Indonesia, dan DKI Jakarta itu saya banggakan  banget,  ternyata salah  satu  provinsi yang  terbaik  dalam menjaga integritas,” ungkap Helmy dalam program Layanan Jakarta on TV yang disiarkan melalui Youtube Layanan Jakarta, Sabtu (25/05/2024).

Dalam gelar wicara yang dipandu oleh Ketua Subkelompok Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta,  Rinaldi  tersebut,  Helmy  mengatakan,  Birokrat  yang  berintegritas  mampu  membuat keputusan yang adil dan berpihak kepada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ia pun mengaku bangga atas prestasi DKI Jakarta yang sudah tidak lagi masuk daftar wilayah dengan tingkat korupsi yang tinggi di Tahun 2023.

“Keren,  Berdasarkan  data  KPK,  jumlah  kasus  korupsi  berdasarkan  wilayah  di  tahun  2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak ada, ini hasil kinerja Anda, apalagi kita akan berubah status, keren,” papar Helmy.

Helmy mengungkapkan, integritas adalah dasar dari birokrasi yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia pun mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk saling menjaga integritas, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Mari  kita  jadikan  DKI  Jakarta  sebagai  contoh  dari  transformasi,  terutama  dalam  penegakan integritas yang luar biasa, gak pernah rugi kok jadi orang jujur, trust me, saya begini itu karena saya jujur,” sambung Helmy.

10 UKPD Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono juga  memberikan  penghargaan  kepada  10  Unit  Kerja  Perangkat  Daerah  (UKPD) terbaik  dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024.

Adapun 10 Unit Kerja Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta tersebut, sebagai berikut:

1. RSUD Pasar Minggu (WBBM)
2. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (WBBM)
3. Puskesmas Kebon Jeruk (WBBM)
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (WBK)
5. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kecamatan
   Cilandak (WBK)
6. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing (WBK)
7. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur (WBK)
8. Kecamatan Cakung (WBK)
9. Puskesmas Kembangan (WBK)
10. RSUD Tanah Abang (WBK)